Prabowo Alokasikan Rp 178,7 Triliun untuk Tunjangan Guru dan Dosen, P2G Soroti Anggaran MBG

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun untuk tahun 2026. Angka ini disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Dari total anggaran tersebut, pemerintah menyiapkan Rp 178,7 triliun khusus untuk gaji, tunjangan, penguatan kompetensi, serta peningkatan kesejahteraan guru dan dosen.

"Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp 178,7 triliun," ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan pembacaan Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025). Pernyataan ini juga diunggah melalui akun YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu (20/8/2025).

Baca Juga:

• Ketua KADIN Sumut Ajak Pelaku Usaha Optimis Hadapi Tantangan Ekonomi

Beasiswa dan Fasilitas Pendidikan

Selain untuk guru dan dosen, pemerintah juga mengalokasikan dana pendidikan untuk:

- Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 21,1 juta siswa.

- KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa.

- Peningkatan fasilitas sekolah dan kampus sebesar Rp 150,1 triliun.

Prabowo menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus tepat sasaran, termasuk pada penguatan pendidikan vokasi, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, hingga dukungan bagi Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.

"Anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, dan selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja," tegasnya.

Polemik Anggaran Makan Bergizi Gratis

Meski jumlahnya fantastis, alokasi anggaran pendidikan ini menuai kritik dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).

Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menilai hampir setengah dari total anggaran pendidikan justru digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Setelah diamati lebih jauh, ternyata anggaran pendidikan Rp 757,8 triliun itu dipakai sebesar 44,2 persen untuk program MBG," ungkap Satriwan melalui keterangan tertulis, Senin (18/8/2025).

Menurutnya, hal ini kurang tepat sasaran karena anggaran pendidikan seharusnya difokuskan pada pembenahan sektor dasar hingga menengah, termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

"Buktinya, Kemdikdasmen hanya mendapat alokasi Rp 33,5 triliun atau sekitar 4,6 persen saja dari total 20 persen APBN 2025 untuk pendidikan," lanjutnya.

Satriwan juga menegaskan, anggaran MBG seharusnya tidak diambil dari porsi 20 persen anggaran pendidikan, karena program tersebut tidak secara eksplisit diwajibkan oleh konstitusi.

Cara Daftar MagangHub Kemnaker 2025: Jadwal, Persyaratan, dan Link Resmi

Ngeri! Menkes Ungkap Bakteri dan Virus Penyebab Keracunan di Program MBG

Prabowo Reshuffle Kabinet: Enam Wajah Baru Masuki Istana

Heboh! Nampan Makan Bergizi Gratis Mengandung Minyak Babi, Begini Tanggapan Istana

Siapa Pengganti Wamenaker Immanuel Ebenezer? Ini Bocoran Sosoknya Diungkap Prabowo

Kementerian Haji Segera Dibentuk, Amphuri Harap Tata Kelola Semakin Baik