Menkumham Pastikan Lagu "Indonesia Raya" Bebas Royalti, Sudah Jadi Domain Publik

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas memastikan lagu kebangsaan Indonesia Raya tidak dikenakan royalti.

Lagu ciptaan W.R. Supratman tersebut secara tegas telah dikecualikan dalam Undang-Undang Hak Cipta, sehingga bisa digunakan secara bebas oleh masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Supratman usai menghadiri agenda di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025).

"Nggak ada itu (lagu kebangsaan dikenakan royalti)," kata Supratman.

Lagu Kebangsaan Masuk Pengecualian UU Hak Cipta

Supratman menegaskan, pihak yang menyebut Indonesia Raya harus membayar royalti menunjukkan ketidakpahaman terhadap aturan hukum yang berlaku.

"Karena itu sudah public domain. Apalagi Indonesia Raya. Nyata-nyata itu dikecualikan dari undang-undang. Itu tertulis jelas dalam UU Hak Cipta. Jadi tidak benar kalau ada yang bilang harus bayar royalti," ujarnya.

Klarifikasi LMKN

Sebelumnya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sempat memicu polemik setelah menyebut pertunjukan komersial yang memutar atau menyanyikan lagu Indonesia Raya tetap wajib membayar royalti.

Namun, Komisioner LMKN Bidang Kolekting dan Lisensi, Yessi Kurniawan, kemudian memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa lagu kebangsaan Indonesia sudah masuk kategori domain publik.

"Terkait lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman, ternyata sudah public domain," jelas Yessi pada Rabu (6/8/2025).

Apa Itu Domain Publik?

Domain publik adalah status ketika sebuah karya sudah habis masa perlindungan hak ciptanya sehingga dapat digunakan secara bebas oleh siapa saja, tanpa kewajiban membayar royalti.

Dengan demikian, pemutaran maupun pelantunan lagu Indonesia Raya dalam upacara, acara publik, maupun kegiatan komersial tidak lagi memiliki kewajiban royalti.

Namun, penggunaannya tetap harus menjaga nilai dan martabat lagu kebangsaan.