Badko HMI Sumut Desak Menpora Coret Sumut sebagai Tuan Rumah PON 2024, Ini Alasannya

metrosatu.com - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumut menolak Sumut menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024.

Hal ini disampaikan menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, kemarin.

Pimpnan aksi Pangeran Siregar mengatakan desakan mencoret Sumut sebagai penyelenggara PON ke-XXI itu lantaran persiapan yang tidak tuntas.

Baca Juga: Piala Dunia U-20 Batal di Indonesia: Netizen Geruduk Sosmed Ganjar Pranowo sampai Ancam di Pilpres 2024

"Semenjak penetapan lokasi pengadaan tanah untuk Sport Center dari 2019 hingga 2023 memiliki masalah yang sangat kompleks. Dimulai dari pembebasan lahan yang kontroversi hingga pembangunan proyek venue," kata Pangeran.

Dia menjelaskan penyelenggaraan PON 2024 tinggal sebentar lagi, tetapi berbagai persoalan yang muncul tak kunjung diselesaikan Pemprov Sumut.

Misalnya, lanjut Pangeran, pembangunan venue di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, masih menyisakan konflik dengan masyarakat.

Baca Juga: Bukan Kanjuruhan Atau Penolakan Israel, Ini Alasan FIFA Coret Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20

"Kami meminta Gubernur dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab atas terbengkalainya pembangunan Sport Center di Sumatera Utara. Kami juga meminta Gubernur Sumut mencopot jabatan kepala Dinas Pemuda dan Olahraga," ungkapnya.

Sekretaris Badko HMI Sumut ini mengatakan masyarakat pesimis Sport Center akan mampu terselesaikan mengingat pelaksanaan PON 2024 sudah di depan mata.

Dia mengungkap bahwa hingga saat ini belum pernah dilakukan ganti rugi kepada pemik lahan yang diserobot pembangunan Sport Center.

"Ganti rugi itu belum ada sampai dengan hari ini dikarenakan lahan tersebut masih menjadi sengketa. Melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 2435/K/pdt/2019, putusan MA tersebut menyatakan hak atas tanah itu benar dengan ketarangan surat keterangan tanah garapan(SKTG)," bebernya.

"Putusan MA sudah final. akan tetapi Pemerintah Provinsi Sumut, BPN dan PTPN II abai akan putusan Mahkamah Agung tersebut, terkesan mereka tidak tunduk akan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap," tambah Pangeran.

Dia mengataka terkait pembangunan, berdasarkan DED Venue fasilitas Olahraga, dilansir dari Northsumatera.id pembangunan venue disebut sudah dimulai juga pada tahun 2020.